• Sabtu, 04 Desember 2021
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara



(Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK saat memimpin Rapat Paripurna ke-6 DPRD Provinsi Kalimantan Timur.foto: humas DPRD Kaltim)


SAMARINDA (KutaiRaya.com) - DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna ke-6 dengan agenda Tanggapan atau jawaban Fraksi - Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur atas Raperda Inisiatif tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga. Kemudian tanggapan atau Jawaban Gubernur Kaltim terhadap pemandangan Umum Fraksi-Fraksi tentang pembentukan Perda, pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pembentukan Pansus.

Rapat paripurna DPRD Kaltim tersebut berlangsung di ruang rapat Gedung D Lantai 6, Rabu (10/03), dipimpin Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK didampingi Wakil Ketua Sigit Wibowo dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Kaltim baik mengikuti secara langsung maupun virtual, juga dihadiri Sekdaprov Kaltim Muhammad Sa'bani.

Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menyoroti pengelolaan barang milik daerah terutama aset yang dimiliki Pemprov Kaltim hingga kini menjadi persoalan khususnya penghapusan aset.

"Penyederhanaan saja bagaimana kita menata aset dengan baik supaya aset itu jelas, kemudian tentang penghapusan aset banyak hal-hal yang sepertinya kendaraan roda dua dan empat tidak mampu kita selesaikan karena aturannya cukup rumit, jadi begitu di lelang ada yang tidak mau membeli, kemudian menjadi tumpukan-tumpukan barang tidak berharga ini bukan sedikit," jelas Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK.

Politisi Golkar ini berharap, kedepan bagaimana caranya nanti Pemerintah Provinsi Kaltim berkordinasi dengan BPK untuk penyederhanaannya saja, supaya nanti dengan mudah bisa dibeli dan tidak lalu memberatkan, yang penting bisa menjadi nilai tambah untuk kas daerah kita.

"Ketimbang kita mempertahankan aturan yang ada tapi sampai selesai pun aset ini juga tidak punya arti apa-apa, bahkan satu persatu ada yang hilang karena sudah terlalu lama dan tidak mampu kita selesaikan dengan cara lelang," terangnya.

Legislatif DPRD Kaltim dari Dapil VI ini menambahkan, saat ini ada dua pilihan saja untuk menyelesaikan masalah ini, apakah kita biarkan aset negara ini hilang dan bertumpuk begitu saja, atau kita lelang yang dapat memiliki nilai harga untuk menambah kas daerah yang juga untuk kepentingan masyarakat

"Untuk itu diharapkan Pansus yang kita bentuk ini dapat menghasilkan Perda sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan,"harapnya. (One/Adv)

Pasang Iklan
Top