(Wiyono, Kepala Bappeda Kukar)


TENGGARONG, Penurunan nilai Dana Bagi Hasil (DBH) Kutai Kartanegara pada tahun 2021 akan berdampak langsung pada proses pelaksanaan pembangunan. Prioritas Kukar tahun 2021 lebih pada pembiayaan belanja wajib.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Kartanegara Wiyono menyebut, rancangan anggaran 2021 lebih menitik beratkan urusan wajib. Karena banyak anggaran di seluruh OPD dilakukan pemotongan.

Urusan wajib yang diantaranya adalah belanja pegawai, keperluan rutin seperti misal pembiayaan listrik, air dan lainya.

"Kalau untuk anggaran pendidikan tetap 20 persen, kesehatan 10 persen," tandas Wiyono, belum lama ini.

Pada proyeksi tahun 2021 terjadi penurunan, hasil kesepakatan TAPD dan Banggar DPRD Kukar pada rapat paripurna beberapa waktu lalu, RAPBD Kukar 2021 mencapai Rp3,6 triliun, terjadi penurunan Rp1,2 triliun, yang sebelumnya diproyeksi mencapai angka Rp4,8 triliun.

Selain DBH berkurang, penerimaan dari DAU dan DAK juga mengalami penurunan.

"Semua terkoreksi, penerimaan DBH kita tahun depan 2021 sekitar Rp1,2 triliun,"ujar Sekretaris Daerah Sunggono. (zul/ADV Diskominfo)