(Suasana RDP Komisi I DPRD Kukar)



TENGGARONG (Kutairaya.com) - Menindak lanjuti Keluhan Masyarakat Desa Beloro terkait pengembalian lahan warga yang masuk lahan HGU, Komisi I DPRD Kukar menggelar RDP dengan pihak terkait, di ruang rapat Komisi I DPRD Kukar Senin (10/8).

RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kukar Supriyadi didampingi sekretaris Komisi I Abdul Rahman, dihadiri Asisten I Setkab Kukar Ahmad Taufik Hidayat, perwakilan BPN Kukar, Camat Sebulu, Kades Beloro dan tokoh masyarakat Desa Beloro.

"Jadi keluhan masyarakat yang disampaikan saya merasa sedih dan prihatin, keinginan mereka ingin menanam di lahan mereka yang sudah puluhan tahun dimiliki tetapi masuk HGU, kami sebagai anggota dewan dan Pemerintah berkewajiban untuk mencari jalan keluar, " ujar Ketua Komisi I DPRD Kukar Supriyadi.

Politisi PAN tersebut mengatakan, pihaknya memberikan waktu dua minggu kepada BPN Kukar untuk berkordinasi dengan BPN provinsi untuk menjadwalkan pertemuan sehingga permasalahan lahan warga dapat selesai.

Sementara itu, perwakilan masyarakat Desa Beloro Basarudin mengaku, kehadiran Kalapataru grub di tambah Muara Kaman sawit sejahtera yang sudah megang HGU sebelumnya tidak ada sosialisasi ke masyarakat, dan permasalahan muncul ketika berjalan 4 tahun selama ini Kalpataru meninggalkan lahan yang tidak jelas.

"Jadi Masyarakat selama ini tidak bisa menggunakan lahan karena masuk Lahan HGU perusahaan, untuk itu kami meminta HGU dicabut agar masyarakat bisa menggunakan lahannya agar dapat mendapat bantuan dari pemerintah daerah, " harapnya. (one/adv)