(Suasana RDP Komisi IV DPRD Kukar)



TENGGARONG (KutaiRaya.com), Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan pembenahan infrastruktur pendidikan, yakni menyangkut perbaikan sekolah sekolah rusak dan fasilitas pendidikan.

"Kita minta ini menjadi perhatian, karena hasil temua kita dilapangan banyak sekolah sekolah rusak yang perlu segera harus diperbaiki. Baik itu SD dan SMP," kata Baharuddin, Ketua Komisi IV DPRD Kukar usai memimpin RDP (Dapat Dengar Pendapat) dengan Plt Kepala Disdikbud Kukar Ikhsanuddin Noor, belum lama ini diruang Komisi IV DPRD.

DPRD, kata Baharuddin, juga mendorong secepatnya agar program kegiatan yang sudah direncakan di Dinas Pendidikan segera dijalankan.

"Kita mendorong ini bisa segera jalan sesuai perencanaan yang disusun." Katanya.

Selain itu, menyangkut kesejahteraan para guru yakni masalah tunjangan guru juga mesti menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan.

"Tidak hanya tunjangan para guru yang bertugas didaerah terpencil yang patut mendapat perhatian, para guru yang saat ini dalam status guru honor sekolah selayaknya untuk segera diangkat sebagai sebagai guru THL, dan kesejahteraanya ditingkatkan lagi, termasuk menyangkut masalah THR," paparnya.

Sementara Plt Kepala Dinas Pendidikan Kukar Ikhsanuddin Noor mengaku terkait dengan prioritas pembenahan bangunan sekolah rusak, telah masuk dalam agenda program prioritas Dinas Pendidikan Kukar.

Bahkan pihaknya sudah melakukan pemetaan bangunan sekolah rusak yang perlu diperbaiki secepatnya. Tahun ini saja, Dinas Pendidikan telah mengalokasikan anggaran besar untuk perbaikan sekolah sekolah rusak, baik PAUD, SD dan SMP, dalam kondisi rusak ringan, sedang dan parah.

Menyangkut mengenai tunjangan para guru, menurut Iksanuddin juga menjadi perhatian, saat ini pihaknya tengah bersurat dengan TAPD dalam hal ini Sekda Kukar terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Disdik Kukar, agar kegiatan di dinas pendidikan segera berjalan.

Sebelumnya saat pada puncak pandemi Covid-19 semua kegiatan Disdikbud Kukar distop, kecualai pada kegiatan kegiatan rutin kantor. (zul/adv)