Kebijakan pemerintah untuk melakukan penutupan total, sejumlah tempat lokalisasi di Kutai Kartanegara sepertinya tak bisa berjalan maksimal.


Pasalnya, dua tahun terakhir 2016-2017 nilai APBD Kukar "jeblok" dan anggaran untuk sosialisasi - pembinaan eks warga lokalisasi tak bisa dilaksanakan.


Kepala Dinas Sosial Kutai Kartanegara Didi Ramyadi tak membantah hal tersebut.


"Usulan rencana sosialisasi lokalisasi itu tidak masuk dalam APBD Kukar, sehingga program tersebut tak bisa berjalan seperti yang kita harapkan," kata Didi Ramyadi, ketika dikonfirmasi media ini diruang kerjanya beberapa waktu lalu.


Sedianya, lanjut Didi Ramyadi, anggaran sosialisasi lokalisasi tersebut dimaksudkan untuk melakukan pembinaan secara cepat kepada warga lokalisasi.

Beberapa lokalisasi seperti di KM 10 Loa Janan, KM 16 Loa Ipuh Darat, Tenggarong Seberang dan sejumlah lokalisasi lainnya.


”Mereka (warga lokalisasi) kan ada yang ingin pulang ketempat asalnya, ada pula yang tetap bertahan, yang bertahan inilah yang perlu dilakukan pembinaan ketrampilan sehingga tidak lagi menekuni profesi sebagai PSK,” beber Didi (boy)