PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kutai Kartanegara belum menunjukkan kenaikan yang berarti, bahkan nilai PAD yang terealisasi pada 2016 “merosot” dibanding tahun sebelumnya.

Laporan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) ke Komisi III DPRD Kutai Kartanegara akhir tahun lalu, nilai PAD pada 2016 hanya sekitar Rp114 miliar dari target Rpp291 miliar.

"Target PAD 2016 dari Dispenda sekitar Rp291 miliar namun yang terealisasi hanya Rp114 miliar. Sedangkan untuk target pada 2017 ini PAD Kukar mencapai Rp330 miliar lebih," ungkap Firnadi Ikhsan, Anggota Komisi III DPRD Kutai Kartanegara.

Belum maksimalnya PAD Kutai Kartanegara tak lepas dari strategi pemerintah Kutai Kartanegara untuk mengumpulkan pundi pundi yang potensial guna menambah PAD Kukar. Selama ini, strategi pemetaan dimasing masing wilayah di Kukar tak berjalan, sehingga dampaknya PAD tak terealisasi sesuai target.

"Harusnya sudah ada pemetaan masing masing wilayah di Kukar, terkait dengan potensi potensi untuk digenjot PAD, seperti misalnya dwilayah pesisir apa potensi yang menonjol, begitu pula di wilayah tengah dan hulu Kukar. Jika pemetaan dilakukan, diyakini target PAD bisa tercapai," kata Firnadi Ikhsan.

Kutai Kartanegara selama ini masih ketergantungan dana bagi hasil, sementara setiap tahun tren DBH untuk Kutai Kartanegara mengalami penurunan. Hal ini tentu berimbas pada nilai APBD Kutai Kartanegara.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kukar Guntur SSos, menyatakan bahwa potensi potensi untuk menambah PAD Kutai Kartanegara sebenarnya sangat banyak, hanya saja selama ini tak berjalan maksimal. Seperti misalnya retribusi sarang burung wallet rumahan, selama ini belum tersentuh secara maksimal karena memang konsep penerapan retribusi tak jalan. (boy)