Rencana Pemerintah Kutai Kartanegara untuk meminjam dana dengan bentuk kegiatan proyek dari PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) senilai Rp950 miliar untuk 2017, untuk membangun infrastruktur diwilayah hulu Kukar, mendapat tanggapan beragam.

Wakil Ketua DPRD Kukar Sudirman, menilai langkah Pemkab Kukar untuk memimjan dana tersebut tentu sebagai upaya dalam percepatan pembangunan, namun disisi lain tentunya harus dipertimbangkan semua aspek, termasuk aspek hukumnya.

"Kalau menurut saya, rencana itu lebih baik dikaji ulang atau dipertimbangkan, karena saya dengar jika pemimjaman dilakukan jangka waktu untuk pelunasan itu sampai 8 tahun, sementara jabatan bupati dan dewan kan tinggal beberapa tahun lagi habis, jangan sampai pejabat yang menjabat diperiode selanjutnya komplain kebijakan itu," ungkap Sudirman.

Sudirman menyarankan agar pemerintah menggunakan dana yang ada tanpa terbebani hutang."Gunakan dana yang ada saja akan lebih baik," tandas Sudirman.

Sementara secara terpisah Tokoh Pemuda MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong) Kutai Kartanegara Tohari SH, rencana peminjaman dana ke SMI untuk pembangunan infrastruktur selayaknya untuk didukung semua elemen yang ada.

Namun disisi lain juga dengan hutang diharapkan tidak menimbulkan permasalahan baru yang berkepanjangan, dan tentunya sumber untuk mengangsur itu harus jelas, dan tidak membebani pejabat yang menjabat diperiode selanjutnya.

"Ini kan tujuannya untuk percepatan pembangunan yang muaranya adalah mensejahterakan masyarakat, jadi patut untuk kita dukung. Tapi kalau pinjam dengan tujuan tidak mensejahterakan rakyat wajib kita tolak," tegas Tohari. (boy)