Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), akhir masa jabatan sebagai Bupati periode 2010-2015, pada Sidang Paripurna DPRD Kukar, Senin (4/5/2015) malam.

Rita mengatakan, dalam perspektif amanah dan substansi kepemerintahan, penyampaian progress kinerja pemerintahan kepada DPRD, sekaligus merefleksikan akuntabilitas bersama antara kelembagaan pemerintah daerah dan DPRD. Dalam kerangka memelihara kemitraan untuk pengelolaan pemerintahan daerah, Rita mengatakan sejak awal pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin melakukan interpretasi atas beragam aspirasi kebutuhan masyarakat, yang telah diterjemahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik untuk kurun 5 tahunan maupun rencana kerja tahunannya. Sehingga pemaknaan kinerja pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2011-2015, tidak akan terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2011-2015.

Rita menuturkan, program Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja) dengan visi Menuju Tewujudnya Masyarakat Kukar yang Sejahtera dan Berkeadilan, menurutnya adalah upaya melakukan perubahan membawa Kukar lebih baik dan maju,"visi tersebut ditetapkan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang adil dan merata yang berwawasan lingkungan,serta penegakan hukum dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa."ungkapnya.

Bupati wanita pertama di Kaltim itu juga mengatakan, selama lima tahun terakhir kondisi sosial daerah telah memperlihatkan perbaikan-perbaikan, yang ditunjukkan membaiknya indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat dari 72,89 pada tahun 2010 menjadi 74,80 pada tahun 2013. Capaian IPM tersebut telah memperbaiki posisi Kukar pada peringkat 7 di antara 10 Kabupaten/kota di Kaltim. Angka tersebut diklaimnya terus meningkat dan di harapkan dapat melampaui target RPJMD 2011-2015.

Selain itu kondisi ekonomi daerah pada lima tahun terakhir juga menunjukkan perbaikan. Meskipun sempat mengalami fluktuasi yang cukup tajam akibat kenaikan BBM dan runtuhnya jembatan Kartanegara pada akhir tahun 2011, inflasi daerah dapat ditekan dari 7,76 persen pada tahun 2010 menjadi 6,94 persen pada tahun 2014. Angka inflasi ini sudah di bawah rata-rata nasional sebesar 8,36 persen dan rata-rata provinsi sebesar 7,66 persen. Selanjutnya, tingkat kesenjangan antar wilayah kecamatan dapat ditekan. Hal ini diukur dengan Indeks Williamson dari 0,98 pada tahun 2010 turun menjadi 0,82 pada tahun 2014.

Kemudian Rita mengatakan Pendapatan per kapita penduduk juga meningkat, pada tahun 2010 sebesar Rp 49,98 juta dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 169,75 juta. Jika migas dikeluarkan dari penghitungan PDRB, pendapatan masyarakat Kukar pada tahun 2010 sebesar Rp 10,01 juta dan meningkat menjadi Rp 88,93 juta pada 2013. "Kenaikan pendapatan per kapita penduduk tersebut, menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kukar," ujarnya.

Pada kesempatan itu Rita menyampaikan hasil pencapaian visi dan misi pembangunan secara garis besar. Umumnya misi Gerbang Raja tersebut telah tercapai. Rita juga menyadarai bahwa dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2010-2015 belum dapat memenuhi seluruh aspirasi masyarakat dan menyelesaikan seluruh persoalan yang terjadi. (rid)