Pemerintah Kutai Kartanegara sepertinya belum memastikan, pada 2017 mendatang seluruh Tenaga Harian Lepas (THL) alias tenaga honor Kukar akan diperpanjang, atau malah diberhentikan. Ini menyusul kondisi keuangan Kukar yang mengalami difisit, hingga hampir semua SKPD tidak ada kegiatan.

Forum Tenaga Honor Kutai Kartanegara (FTHK) melalui ketuanya Ali Rohman, mengaku beberapa waktu lalu telah melayangkan surat permintaan audensi (pertemuan) dengan Pemkab Kukar, untuk membicarakan keberadaan Tenaga Honor Kukar.

"Informasinya dalam waktu dekat ini Pemkab Kukar akan menjadwalkan pertemuan dengan kami, namun belum tau pertemuan itu akan dipimpin pak Wabup atau Sekda,"kata Ali Rohman.

Tenaga honor Kukar lanjut Ali Rahman, menunggu ketegasan pemerintah, apakah kedepannya (2017) tenaga honor tetap diperpanjang atau diberhentikan. Kalau diberhentikan pemerintah wajib memberikan solusi terbaik kepada honor Kukar, sebab sejauh ini pengangguran di Kukar semakin banyak. Dengan diberhentikan para tenaga honor, maka secara otomatis pengangguran lebih banyak lagi.

"Data tenaga honor Kukar versi BKD Kukar saat ini mencapai 6.029 orang. Jumlah tenaga honor Kukar sejatinya tidak mencapai segitu, jika pemerintah mengambil sikap tegas dengan menerapkan Perbup No 19 Tahun 2010, dimana dalam aturan itu, tenaga honor yang diangkat adalah tenaga honor eks T3D (Tenaga Tidak Tetap Daerah), dan jika megikuti regulasi itu maka jumlah tenaga honor hanya kisaran 2 ribuan orang," papar Ali.

Tetapi kenyataan berbicara lain, jumlah honor semakin berkembang pesat, ada kepala dinas baru mengangkat tenaga honor baru, pun demikian para kepala bidang dihampir semua SKPD juga melakukan hal sama.

"Bahkan ada anggota dewan juga memasukan honor baru," kata Ali.

Sementara itu secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kukar H Rudiansyah , mengaku sejauh ini DPRD Kukar belum diajak Pemkab untuk melakukan pertemuan guna membahas persoalan THL di 2017.

"Kita ingin semua dapat hal yang terbaik," tegasnya. (boy)