Rabu 9 November 2016 (besok-red), Pusat Studi Politik dan Pemerintahan (PSPP) Unikarta mengadakan diskusi, dengan mengangkat isu tema "Kutai Kartanegara Pasca Migas".

Kegiatan tersebut direncanakan akan menghadirkan pembicara ketua DPRD, Kadispenda dan Rektor Unikarta. “Acara kita gelar di ruang aula Unikarta,” kata Ketua PSPP Unikarta Efri Novianto.

Efri Novianto menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Pergurun Tinggi (PT), khususnya pengabdian kepada masyarakat, bagaimana kemudian PT ikut ambil bagian dalam partisipasi pembangunan daerah.

Efri panggilan akrabnya menambahkan bahwa kondisi keuangan Kukar sangat rentan dan jauh dari kemandirian. Ketergantungan keuangan Kukar pada dana perimbangan khususnya DBH Migas mencapai 80 %, sedangkan PAD hanya berkontribusi 10 % dalam struktur APBD Kukar. Semantara dari sisi belanja rutin (gaji pegawai, red) mencapai 35 % dari struktur APBD, artinya pada 10 sampai 20 tahun kedepan kalau pemerintah tidak melepaskan ketergantungan dari DBH.

"Maka bisa jadi kita akan menjadi daerah yang gagal bayar karena DBH migas kita menurun sebagai akibat dari fluktuasi harga dan penurunan kapasitas produksi," ujarnya.

Kukar sekarang harus menggeser minset pendapatan dari sektor pendapatann yang tidak bisa dipebaharui (DBH Migas) kesektor PAD. Konteks Kukar, banyak sebetulnya potensi yang bisa kita optimalkan.

"Oleh karena itu, diskusi besok akan kita arahkan pada rekomendasi kebijakan terkait dengan strategi dan langkah-langkah meningkatkan PAD." Katanya. (boy)