Memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah ruah, membuat Kutai Kartanegara terlena dan belum "greget" melakukan antisipasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar. Setiap tahun PAD Kukar hanya kisaran Rp300 miliar.

DBH menjadi salah satu tumpuan menopang APBD Kukar, namun ketika DBH mengalami “kemerosotan” tajam, maka keuangan Kukar mengalami difisit, dampaknya jelas pembangunan juga akan macet.

Anggota Komisi III DPRD Kutai Kartanegara Firnadi Ikhsan, menilai kondisi yang di alami Kukar saat ini sebagai daerah yang mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan pada Dana Bagi Hasil(DBH) menunjukkan betapa Kukar harus lebih mencurahkan upaya mendapatkan sumber sumer pendapatan lain.

"Pertama yang ditumbuhkan kesadaran umum PAD kita memang belum akan bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan bahkan masih sangat jauh, oleh karena itu kita harus memeriksa kembali apakah kita sudah optimal dalam menggali potensi dan serius memungutnya." papar Firnadi Ikhsan, di Tenggarong kemarin.

Ukurannya menurut Firnadi, tentu harus dari hasil kajian ilmiah mengenai potensi PAD yang bisa diambil dari hasil kajian ini tetapkan target dan rumusan upaya pencapaian.

"Ini memang harus dipotret ilmiah diserahkan kajiannya pada Balitbangda atau lembaga Akademis dan harus ditinjau periodic, bisa saja kondisi berubah seperi sekarang potens pajak catering misalnya akan menurun karena peusahaan banyak yang berhenti beroperasi, tapi disisi lain bisa saja ada yang selama ini belum dipungut atau mungkn belum optimial iu bisa ditingkatkan." Kata Firnadi Ikhsan.

Bahkan lanjut Firnadi Ikhsan, Pemkab juga bisa meminta kajian akademis yang sedikit lebih berani seperti meninjau kembali benefit dari beroperasinya perusahaan perusahaan di Kukar.

"Beberapa waktu lalu ada peneliti dari UBK yang menyebutkan hasil ekspor yang berasal dari Kukar 100 an triliun pert tahun , jikalau CSR bisa mencapat 1 persennya saja itu bisa Rp. 1 T, kita liat celah mendorong ini karena sebuah kelaziman kalau Kukar mendapatkan benefit dari hasil SDA nya, tentu info ini harus di konfirmasi dan selanjutnya di rumuskan bagaimana regulasinya kedepan." Ungkap Firnadi Ikhsan.

Demikian pula ketika membayangkan seandaikan dana dana perusahaan itu sekian persennya bisa berkontribusi menggunakan jasa bank daerah tentu akan ada dampak ekonomi di daerah yang bisa dimanfaatkan rakyat.

"Jangan hasil SDA nya di bawa keluar terus kita gak ada dampaknya, sehingga ekonomi masyarakat akan kokoh, sekarang ini kita rapuh sekali," tandasnya. (boy)