Terjadinya difisit anggaran pada APBD Kutai Kartanegara pada 2016 ini, ternyata memiliki dampak besar terhadap proses pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan jalan.

Hal ini diketahui saat Komisi II DPRD Kutai Kartanegara yang dipimpin Wakil Ketua Puji Hartadi didampingi sejumlah Anggota Komisi seperti Sarpin, Abdurahman dan ALif Turiadi melakukan monitoring pembangunan di Kecamaan Muara Wis belum lama ini.

Dalam kunjungan ke Kecamatan Muara Wis, Komisi II mendatangi Desa Lebok Cilong. Dalam kesempatan itu aparat desa , para tokoh masyarakat dan pemuda menyambut kehadiran para wakil rakyat.

Kudin selaku Pj Kades Lebik Cilong mengungkapkan, banyak harapan yang disampaikan. Seperti masalah pembangunan infrastruktur jalan, padahal aspirasi pembangunan jalan sepanjang 1.200 meter sudah disampaikan pada 2013 lalu, namun hingga kini tak kunjung terealisasi.

"Begitu hal nya dengan program kesehatan, dimana program Jamkesda dialihkan ke BPJS, kendalanya adalah untuk mengurus BPJS tidak ada akses sehingga menyulitkan warga,"ungkapnya.

Menyikapi hal itu Puji Hartadi, selaku Wakil Ketua Komisi II DPRD Kukar mengaku bahwa kondisi keuangan Kukar saat ini mengalami difisit, sehingga pembangunan lebih dititik beratkan pada skala prioritas.

"Situasi sekarang ini memang mengalami depisit anggaran untuk proyek pembuatan jalan tetapi mungkin ke depannya Kami akan memperjuangkan untuk jalan yang ada di Lebak Cilong ini," kata Puji.

Sedangkan untuk kartu BPJS, direncanakan DPRD akan memanggil pihak BPJS untuk membahas masalah bagaimana solusi nya untuk bisa memproritaskan desa di seluruh Kukar, agar bisa dapat kartu BPJS. (boy)