Isu adanya dugaan proyek proyek "siluman" yang masuk dalam batang tubuh APBD Kutai Kartanegara di 2015, yang nilai sangat fantastis mencapai ratusan miliar, bisa saja terjadi, pasalnya menurut pengakuan sejumlah anggota DPRD Kutai Kartanegara, pembahasan anggaran pada APBD di Kutai Kartanegara tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Bisa saja terjadi seperti itu (proyek siluman), karena memang pembahasannya tidak sesuai prosedur," kata Siswo Cahyono, Anggota DPRD Kukar dari Partai Hanura Kukar.
Proses pembahasan anggaran yang dilakukan 2015-2016 hanya dilakukan "segelintir" pihak saja. Ketika rapat anggaran yang dilakukan TAPD dan Banggar (Badan Anggaran) DPRD seharusnya semua terlibat.
"Bukan hanya perwakilan DPRD, SKPD,seperti orang kongkow kongkow sudah dijadikan acuan dalam rapat TAPD, " tegasnya.
Siswo mengaku sebelum pembahasan 2015-2016, proses pembahasan selalu dilakukan secara prosedur yang benar, dimana sebelum pembahasan dilakukan antara TAPD dan Banggar terlebih dahulu dilakukan pembahasan secara mikor per komisi di DPRD Kutai Kartanegara.
Namun hal ini tak jalan, sehingga wajar banyak anggota dewan tidak tahu apa isi dari pembahasan dan muncul kegiatan kegiatan di APBD Kutai Kartanegara tanpa diketahui para anggota dewan yang sebenarnya memiliki hak budgeting.
"Sehingga dengan demikian bisa saja terjadi bahwa banyak kegiatan yang memang muncul secara tiba tiba di batang tubuh APBD Kutai Kartanegara, baik di 2015 dan 2016, lantaran pembahasan tak sesuai prosedur," ujarnya.
Sementara hasil data yang dihimpun media ini, bahwa dugaan adanya proyek proyek siluman di Kukar muncul disejumlah SKPD di Kutai Kartanegara, diantaranya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Bappeda Kutai Kartanegara, nilianya sangat fantastis mencapai angka triliunan rupiah. (kr1)