Wacana penyetopan sementara Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kutai Kartanegara, terutama pejabat eselon di Kukar, sebagaimana yang disampaikan H Salehudin selaku Anggota Fraksi Golkar yang juga Ketua Komisi III DPRD Kukar, dianggap kurang bijak dan "nyleneh".

"Penyetopan TTP untuk PNS Kukar karena alasan difisit anggaran itu kurang bijak, masih banyak solusi lain untuk mengatasi difisit anggaran, tanpa harus menstop tunjangan PNS Kukar,"kata Ketua KNPI Kukar Junaidi SSos, MSi didampingi Sekretaris Rusdiono SHi,SH, Kamis (12/5) kemarin.

Dituturkan Junaidi, untuk mengatasi kesulitan keuangan Pemerintah Kukar solusinya melakukan pinjaman ke bank luar negeri seperti yang direncanakan Bupati Rita Widyasari, kalaupun tidak bisa masih ada solusi lain yakni dengan menggandeng pihak BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Kukar, dengan jaminan APBDKukar.

"Ada BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang bisa diajak kerjasama untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Kukar, tinggal bentuk kerjasamanya saja," kata Junaidi.

KNPI kata Junaidi, dengan tegas menolak jika tunjangan bagi PNS di Kukar distop atau bahkan dihapus. Kebijakan penyetopan hanya akan membuat kinerja pegawai semakin menurun dan membuat gaduh suasana Kukar yang selama ini sudah kondusif.

"Jangan statmen nyleneh, seolah olah tak ada solusi lain untuk mengatasi difisit ini. Selama ini pegawai jauh dari kesejahteraan, kalau tunjangan distop maka bikin ribut dan gaduh,” tegas Junaidi.

Difisit anggaran menurut Junaidi, karena proses politik dan ekonomi, sehingga menuntut pemerintah lembaga DPRD Kukar untuk melakukan kreasi untuk membangun daerah Kukar, dengan melakukan komunikasi yang bagus ke pemerintah pusat atau pihak lain siap memberikan talangan dana untuk pembangunan Kukar.

"Komisi III DPRD Kukar yang membidangi masalah keuangan harusnya melakukan komunikasi dengan pemerintah Kukar,dengan membentuk tim kaji soal anggaran dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk didalamnya pemuda Kukar. Tim ini nantinya diharapkan melakukan komunikasi dan loby ke pemerintah pusat atau bahkan ke pihak lain untuk mendapatkan dana," beber Junaidi.

Junaidi juga menegaskan, seharusnya bukan tunjangan PNS yang distop, tetapi tunjangan para anggota dewan Kukar yang distop, dialihkan untuk kepentingan lain di Kutai Kartanegara. (boy)