Kabag Humas dan Protokol Setkab Kukar Dafip Haryanto memastikan, Pemkab Kukar berencana akan bertolak ke Jakarta untuk berkonsultasi ke Kementrian Keuangan RI pada Kamis (7/1/2016) besok.

Menurut Dafip, kunjungan ke Kementrian Keuangan ini terkait alokasi dana perimbangan tahun 2015 dan 2016 untuk Kabupaten Kukar.

"Nanti Pj Bupati Kukar Chairil Anwar di Kemenkeu akan menanyakan berapa besaran dana, dan kapan kepastian penyaluran dana bagi hasil tahun 2015 yang hingga kini belum ditransfer ke Kukar," ujar Dafip diruang kerjanya Rabu (6/1/2016) siang.

Menurut informasi lanjut Dafip, Pj Bupati juga akan berkonsultasi ke Kemenkeu bagaimana formulasi perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak maupun bukan pajak untuk Kukar tahun 2016, serta tahun mendatang, dan kapan kepastian penyaluran atau transfer DBH baik pajak maupun bukan pajak pada Triwulan I tahun
2016.

Kemudian, bagaimana formulasi perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi umum (DAU) untuk Kukar baik tahun 2016 maupun tahun selanjutnya.

"Besok, Pj Bupati dan Plt Sekda juga akan meminta evaluasi perhitungan DAU dan DAK terhadap penentuan indikator, serta mempertimbangkan kondisi, data dan fakta di Kukar," ungkapnya.

Sebagai informasi, beberapa pejabat yang akan melakukan konsultasi ke Kemenkeu terdiri dari pimpinan Eksekutif Kukar yaitu Pj Bupati, Plt Sekretaris Daerah, Assisten dan Kepala SKPD terkait, serta dari pimpinan Legislatlf yaitu Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kukar. (zaf)